SAMARINDA — Ketua KNPI Kota Samarinda, Roni Hidayatullah, mengajak masyarakat untuk menilai berbagai proyek pembangunan daerah berdasarkan dampak nyata yang dirasakan publik. Menurutnya, perdebatan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi, namun keberhasilan sebuah pembangunan seharusnya diukur melalui manfaat, data, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Roni menjelaskan bahwa dalam perjalanan sejarah, banyak inovasi dan terobosan besar yang pada awalnya menghadapi keraguan hingga penolakan. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai inovasi tersebut justru terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan masyarakat.
Ia mengutip teori Diffusion of Innovations yang diperkenalkan oleh Everett Rogers. Teori tersebut menjelaskan bahwa setiap inovasi umumnya akan melewati fase resistensi sebelum akhirnya diterima secara luas oleh masyarakat.
“Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua inovasi besar pernah diragukan. Namun ketika manfaatnya mulai dirasakan, masyarakat pada akhirnya menerima dan mengakui nilai dari perubahan tersebut,” kata Roni.
Sebagai contoh, ia menyinggung pengembangan lampu listrik oleh Thomas Edison, keberhasilan Wright Brothers menghadirkan pesawat terbang, hingga langkah B.J. Habibie dalam membangun industri dirgantara nasional. Menurutnya, ketiga terobosan tersebut sempat menuai skeptisisme sebelum kemudian diakui sebagai pencapaian penting.
Dalam konteks pembangunan di Samarinda, Roni menilai sejumlah program yang dijalankan Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun juga menghadapi dinamika yang serupa.
“Berbagai program seperti pengendalian banjir, penataan kawasan perkotaan, Pro Bebaya, hingga pembangunan Terowongan Samarinda tentu tidak lepas dari kritik dan perdebatan publik,” ujarnya.
Meski demikian, Roni menegaskan bahwa kritik tetap memiliki fungsi penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi. Ia menilai keberadaan media massa maupun media sosial berperan besar dalam mengawasi jalannya pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Namun ia mengingatkan bahwa setiap kritik sebaiknya disampaikan dengan dasar informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Demokrasi membutuhkan ruang kritik, tetapi pembangunan juga memerlukan sikap objektif dan kolaboratif. Media dan masyarakat memiliki peran strategis untuk mengawal pembangunan secara kritis, faktual, dan bertanggung jawab demi kemajuan Samarinda,” tegasnya.
Lebih lanjut, Roni menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kepemudaan, akademisi, media, hingga kelompok masyarakat sipil, dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Secara khusus terkait pembangunan Terowongan Samarinda, ia berpandangan bahwa proyek tersebut perlu dinilai dari manfaat jangka panjang yang akan dihasilkan, bukan hanya berdasarkan polemik yang muncul selama proses pengerjaannya.
“Pada akhirnya, ukuran paling objektif dari sebuah proyek adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Hampir semua pembangunan besar menghadapi kritik, tetapi dampak nyata bagi publik akan menjadi penilaian yang sesungguhnya,” katanya.
Roni menambahkan, Samarinda saat ini membutuhkan semangat kebersamaan dalam mengawal pembangunan agar tetap berjalan pada jalur yang konstruktif.
“Kritik harus tetap hidup dalam demokrasi, tetapi harus berjalan beriringan dengan objektivitas, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama,” tutupnya. (*)
