BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kembali memperoleh dukungan dari pemerintah pusat untuk memperkuat sektor perkebunan. Pada tahun 2026, Berau mendapatkan program pengembangan lahan perkebunan seluas 400 hektare yang akan dialokasikan masing-masing 200 hektare bagi komoditas kakao dan 200 hektare untuk kelapa.
Sekretaris Dinas Perkebunan Berau, Mansur Tanca, mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan yang sebelumnya diajukan Bupati Berau kepada Kementerian Pertanian. Menurutnya, program ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendorong kesejahteraan petani.
“Usulan yang disampaikan pemerintah daerah mendapat respons positif dari Kementerian Pertanian. Tahun ini Berau memperoleh program pengembangan 200 hektare kakao dan 200 hektare kelapa sebagai upaya memperkuat sektor perkebunan,” ujarnya.
Mansur menjelaskan, pemilihan kakao dan kelapa bukan tanpa alasan. Kedua komoditas tersebut dinilai memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan dan berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat apabila dikelola secara maksimal.
Selain penambahan lahan, Dinas Perkebunan juga akan memperkuat pendampingan kepada kelompok tani agar proses pengembangan kebun berjalan sesuai rencana, mulai dari tahap penanaman hingga pengelolaan hasil panen.
“Kami tidak hanya menyiapkan perluasan lahan, tetapi juga memastikan petani mendapatkan pendampingan agar program ini benar-benar memberikan hasil yang optimal,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Berau, luas areal tanaman kakao saat ini mencapai sekitar 1.050 hektare. Kecamatan Sambaliung masih menjadi sentra produksi terbesar, disusul Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Kelay yang juga memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan.
Pemerintah Kabupaten Berau berharap tambahan areal dari pemerintah pusat dapat meningkatkan produksi kakao dan kelapa sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu sentra perkebunan unggulan di Kalimantan Timur.
Mansur menambahkan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani sebagai pelaksana di lapangan.
“Harapan kami, bantuan ini dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, dan pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat perkebunan di Berau,” pungkasnya. (ADV/22)
