Perluasan Beasiswa dan Penguatan Program Dinilai Penting Untuk Pendidikan Berau

BERAU – Komisi I DPRD Berau kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan program bantuan pendidikan. Tidak hanya menyasar siswa dan mahasiswa tingkat sarjana, DPRD menilai sudah saatnya pemerintah daerah memperluas dukungan beasiswa hingga pendidikan spesialis, terutama di bidang kedokteran yang masih minim peminat namun sangat dibutuhkan di Kabupaten Berau.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran signifikan untuk memperkuat program pendidikan. Total anggaran yang disiapkan untuk masuk dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) perubahan tahun ini mencapai Rp7,2 miliar.

“Kalau dijumlahkan, anggaran yang disiapkan sekitar 7,2 miliar dan kita berharap semuanya bisa terakomodasi dalam perubahan anggaran tahun ini,” ungkapnya.

Ia menilai perlunya koordinasi yang lebih terstruktur agar bantuan pendidikan yang diberikan tidak tumpang tindih dengan program lainnya. Saat ini, sudah ada program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kaltim yang memberikan pendidikan gratis dari tingkat SMA hingga S3. Elita menekankan bahwa keberadaan program tersebut harus disinergikan agar efektivitasnya lebih optimal.

“Gratispol itu bukan beasiswa, tapi program pendidikan gratis. Dengan adanya program ini, data penerima beasiswa daerah sebenarnya bisa lebih fokus,” jelasnya.

Selain memperkuat beasiswa umum, Elita turut menyoroti kebutuhan tenaga kesehatan di Berau yang dinilai masih jauh dari ideal. Ia mendorong agar program Beasiswa Berau Cerdas dapat diperluas untuk mencakup pendidikan dokter dan spesialis.

“Beasiswa Berau Cerdas jangan hanya berhenti di tingkat S1. Kami ingin ada dukungan sampai jenjang spesialis, khususnya dokter, supaya setelah lulus mereka bisa kembali dan mengabdi di daerah,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi program beasiswa agar masyarakat tidak lagi kebingungan terkait mekanisme pendaftaran maupun persyaratan. Ia menilai penyebaran informasi melalui berbagai saluran masih perlu ditingkatkan.

“Sosialisasi harus lebih masif, baik secara offline maupun online, supaya masyarakat benar-benar memahami informasi beasiswa ini,” tutupnya. (ADV)