BERAU – Rencana pemangkasan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan akan memberi dampak pada jalannya program pembangunan di Kabupaten Berau. Menanggapi kemungkinan tersebut, DPRD Berau meminta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) untuk segera menyiapkan langkah strategis yang lebih adaptif.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menekankan pentingnya kesiapan sejak dini agar target pembangunan daerah tidak terganggu apabila kebijakan pemotongan benar-benar diberlakukan.
“Kita mendorong Bapelitbang untuk menyiapkan strategi perencanaan yang matang. Jika memang terjadi pemotongan Bankeu dari Pemprov Kaltim, maka program-program prioritas harus tetap bisa berjalan,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah provinsi masih cukup tinggi. Karena itu, potensi pengurangan anggaran harus segera direspons dengan penyesuaian kebijakan yang cepat dan tepat.
“Ini harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai ketika pemotongan itu benar terjadi, kita tidak siap dan akhirnya berdampak pada pelaksanaan pembangunan di daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arman menyebut bahwa Bapelitbang memiliki peran sentral dalam merancang skenario perencanaan ulang, termasuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang benar-benar prioritas dan yang masih bisa ditunda.
“Kita perlu memilah mana kegiatan yang benar-benar mendesak dan mana yang bisa disesuaikan. Di sinilah peran Bapelitbang untuk menyusun ulang skala prioritas,” katanya.
Selain penyesuaian program, ia juga mengingatkan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif guna mengantisipasi kekurangan anggaran yang mungkin terjadi.
“Tidak bisa hanya bergantung pada satu sumber. Perlu ada inovasi dalam mencari sumber pembiayaan lain agar pembangunan tetap berjalan,” bebernya.
Ia menegaskan bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, meskipun ada perubahan dalam alokasi anggaran.
“Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu. Itu yang paling penting harus dijaga,” kuncinya. (ADV)
