BERAU – DPRD Berau menilai skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Berau.
Skema tersebut dianggap lebih fleksibel dalam proses perekrutan tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di tengah keterbatasan mekanisme pengangkatan non ASN.
Hal itu mengemuka dalam pembahasan antara DPRD Berau bersama Dinas Kesehatan terkait mekanisme rekrutmen tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung mengatakan salah satu persoalan yang saat ini dihadapi adalah penggunaan nomenklatur jabatan bagi tenaga non ASN seperti PJLP. Menurutnya, aturan kepegawaian tidak memperbolehkan tenaga non ASN menggunakan nama jabatan yang sama dengan ASN yang sudah ada.
“Kalau misalnya sudah ada PNS dengan jabatan perawat, maka tidak bisa lagi ada PJLP menggunakan nama jabatan yang sama. Sebenarnya ini lebih kepada penyesuaian istilah saja dan masih bisa dicari solusinya,” ujarnya.
Ia menilai penerapan pola BLUD dapat menjadi jalan keluar karena memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam pengelolaan tenaga kesehatan, tanpa harus berbenturan langsung dengan aturan nomenklatur jabatan ASN.
“Melalui skema BLUD ini, kebutuhan tenaga kesehatan bisa lebih mudah dipenuhi, terutama untuk fasilitas kesehatan yang memang masih kekurangan SDM,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie menjelaskan pihaknya saat ini tetap mengacu pada regulasi dari Kementerian Kesehatan, termasuk melalui mekanisme penugasan khusus tenaga kesehatan.
Ia mengungkapkan bahwa seluruh fasilitas layanan kesehatan di Berau kini telah berstatus BLUD, mulai dari rumah sakit hingga 21 puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan.
“Semua fasilitas kesehatan di Berau sudah berstatus BLUD, termasuk RS Talisayan dan seluruh puskesmas. Namun implementasinya masih terus berproses dan menyesuaikan sistem pengelolaan masing-masing,” jelasnya.
Dengan penerapan BLUD tersebut, pemerintah daerah berharap kebutuhan tenaga kesehatan di Berau dapat dipenuhi secara lebih optimal, meski proses administrasi tetap dilakukan secara bertahap sesuai regulasi yang berlaku. (ADV)
