BERAU – Tantangan dunia jurnalistik semakin kompleks seiring cepatnya perkembangan teknologi informasi. Wartawan tidak hanya dituntut mampu menghasilkan berita secara cepat, tetapi juga harus memastikan informasi yang disampaikan kepada publik benar, berimbang, dan melalui proses verifikasi.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Workshop Relasi Media yang dirangkaikan dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Gedung RPJMD, Jalan Apt. Pranoto, Kecamatan Tanjung Redeb, Sabtu (12/9/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang bagi insan pers di Kabupaten Berau untuk memperkuat kapasitas sekaligus mengukur kemampuan jurnalistik berdasarkan standar kompetensi yang berlaku.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi, menilai kompetensi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas profesi wartawan. Menurutnya, pengalaman yang panjang di lapangan memang memberikan bekal, namun tetap perlu diperkuat melalui pengakuan kompetensi secara formal.
“Pengalaman tentu menjadi modal besar bagi seorang wartawan. Tetapi dalam sistem profesional, kemampuan itu juga perlu dibuktikan melalui sertifikasi. Jadi, kompetensi yang sudah dimiliki mendapatkan pengakuan secara resmi,” kata Didi.
Ia berharap UKW tidak dipandang sebatas proses untuk memperoleh sertifikat. Lebih dari itu, wartawan diharapkan menjadikan kegiatan tersebut sebagai kesempatan memperbarui pengetahuan, mengasah keterampilan, dan meningkatkan kualitas produk jurnalistik.
Menurut Didi, tantangan terbesar saat ini adalah menjaga kualitas informasi ketika masyarakat dapat memperoleh dan menyebarkan berita dengan sangat mudah melalui media sosial maupun berbagai platform digital.
“Sekarang informasi bisa beredar dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu, wartawan harus mampu membedakan antara sekadar cepat dengan benar-benar akurat. Kecepatan tetap diperlukan, tetapi verifikasi tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar wartawan tidak mengabaikan faktor keselamatan ketika melakukan peliputan. Dorongan untuk mendapatkan informasi eksklusif seharusnya tetap disertai pertimbangan terhadap kondisi di lapangan.
“Menjadi yang pertama dalam mendapatkan berita memang sebuah kebanggaan, tetapi keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai mengejar berita justru mengorbankan keselamatan diri,” pesannya.
Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M Said, menyampaikan bahwa keberadaan pers memiliki posisi penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia menyebut media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu sarana bagi pemerintah untuk mendapatkan kritik, saran, serta perspektif dari luar birokrasi.
“Masukan dari media merupakan bagian penting bagi pemerintah untuk melihat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kritik yang disampaikan secara konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat terus diperbaiki,” jelas Said.
Ia turut menekankan pentingnya konfirmasi dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan. Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada publik harus memiliki dasar yang jelas dan tidak hanya mengandalkan satu sumber.
“Setiap informasi perlu diperiksa kembali melalui data dan konfirmasi kepada pihak terkait. Dengan begitu, berita yang diterbitkan memiliki dasar yang kuat, berimbang, dan tidak mudah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.
Said menilai UKW menjadi bagian dari upaya menjaga standar profesi kewartawanan. Kompetensi, kata dia, tidak boleh berhenti setelah seseorang memperoleh sertifikat, tetapi harus terus diperbarui mengikuti perubahan teknologi, regulasi, serta pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
“Dunia jurnalistik terus berubah, sehingga kemampuan wartawan juga harus terus dikembangkan. Penyegaran pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan jurnalistik perlu dilakukan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Pemkab Berau pun berharap hubungan antara pemerintah dan media dapat terus dibangun secara terbuka dan profesional, sehingga pers mampu menjalankan fungsi kontrol sekaligus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan perkembangan pembangunan daerah kepada masyarakat. (*)
