BERAU – Persoalan infrastruktur di kawasan permukiman masih menjadi perhatian masyarakat Kelurahan Teluk Bayur. Hal tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Kabupaten Berau, Arman Nofriansyah, menggelar reses Masa Sidang III Tahun 2026 di RT 11 dan RT 12, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan bersama masyarakat tersebut, sejumlah persoalan lingkungan disampaikan kepada legislator. Di antaranya kebutuhan pembangunan drainase untuk mengatasi persoalan aliran air, peningkatan kondisi jalan di kawasan permukiman, serta harapan agar pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah mendapat pengawasan lebih ketat.
Arman menyebut, pertemuan dengan masyarakat menjadi sarana penting untuk mengetahui secara langsung kebutuhan yang belum terpenuhi di lingkungan warga. Menurutnya, masukan yang disampaikan melalui kegiatan reses akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan daerah.
Ia mengungkapkan, warga di kedua RT tersebut cukup aktif menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, khususnya menyangkut kondisi infrastruktur dasar.
“Pertemuan ini memberikan banyak masukan bagi kami. Warga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang selama ini mereka harapkan, terutama pembenahan saluran drainase dan peningkatan jalan di lingkungan tempat tinggal mereka,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan drainase dan jalan permukiman yang memadai memiliki peran penting dalam menunjang kenyamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat. Karena itu, kebutuhan tersebut perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia memastikan berbagai usulan yang masuk tidak akan berhenti sebatas catatan selama reses. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui mekanisme dan kewenangan yang dimiliki DPRD.
Selain menyerap kebutuhan infrastruktur, dirinya turut memberikan perhatian terhadap harapan masyarakat mengenai kualitas pekerjaan proyek pemerintah. Warga menginginkan setiap pembangunan yang telah dialokasikan melalui anggaran daerah dapat dikerjakan sesuai spesifikasi dan memberikan hasil yang optimal.
Menanggapi hal itu, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya melalui fungsi pengawasan.
“Pengawasan terhadap pekerjaan pemerintah juga tidak boleh diabaikan. Kami ingin setiap kegiatan pembangunan benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan, sehingga hasil akhirnya tidak mengecewakan masyarakat yang menjadi penerima manfaat,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya suatu proyek. Lebih dari itu, kualitas pekerjaan dan kebermanfaatannya dalam jangka panjang harus menjadi perhatian utama.
Diharapkannya aspirasi yang dihimpun dari masyarakat Teluk Bayur dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan ke depan, sehingga kebutuhan di tingkat lingkungan turut mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Harapan kami, pembangunan yang menggunakan anggaran daerah bisa memberikan hasil yang baik, sesuai kebutuhan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
