BERAU – Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau kembali menuai kritik. Kali ini, sorotan datang dari Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, yang menilai pemanfaatan anggaran belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat secara optimal.
Ia menegaskan, dengan kapasitas anggaran daerah yang tergolong besar, sektor pendidikan dan kesehatan seharusnya sudah tertangani dengan baik melalui alokasi yang jelas dan terarah.
“Dengan anggaran sebesar ini, seharusnya kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bisa diprioritaskan secara maksimal,” ujarnya.
Nurung pun membandingkan kondisi saat ini dengan masa pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, ketika APBD masih berada di angka sekitar Rp1 triliun, berbagai kebutuhan daerah masih dapat terpenuhi, meskipun telah dipotong belanja pegawai.
“Dulu dengan anggaran yang jauh lebih kecil saja masih bisa mengakomodasi kebutuhan. Sekarang justru anggarannya jauh lebih besar,” katanya.
Ia menyebut, APBD Berau bahkan sempat menembus lebih dari Rp5 triliun, sementara tahun ini berada di kisaran Rp3,4 triliun. Namun, peningkatan tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan hasil di lapangan.
“Angkanya besar, tapi pemanfaatannya belum terlihat maksimal. Ini yang menjadi pertanyaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai persoalan ini tidak terlepas dari peran organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana kebijakan anggaran. Menurutnya, lemahnya optimalisasi anggaran pada akhirnya bermuara pada kinerja OPD.
“Setiap persoalan anggaran pasti berdampak ke OPD. Jadi perlu dilihat di mana letak kendalanya,” ungkapnya.
Meski begitu, Nurung juga mengakui bahwa OPD memiliki keinginan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Hanya saja, ia menilai masih kurangnya dukungan kebijakan yang kuat.
“Ada niat untuk menyelesaikan masalah, tapi dorongan dari pengambil kebijakan belum maksimal,” jelasnya.
Ia juga menyinggung persoalan ketersediaan obat yang hingga kini masih menjadi kendala. Padahal, menurutnya, daerah lain dengan kapasitas anggaran lebih kecil mampu mengelola hal tersebut tanpa harus menanggung utang.
“Daerah lain dengan APBD lebih kecil bisa memenuhi kebutuhan obat tanpa berutang. Artinya, kuncinya ada pada ketepatan kebijakan,” pungkasnya. (ADV)
