BERAU – Meluasnya banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Berau memicu kekhawatiran serius dari kalangan legislatif. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto , menilai kondisi yang terjadi saat ini bukan sekadar banjir musiman, melainkan sinyal adanya persoalan mendasar pada sistem drainase daerah.
Ia mengungkapkan, fenomena banjir kini mulai terjadi di lokasi-lokasi yang sebelumnya tergolong aman dari genangan. Beberapa kawasan seperti Jalan Murjani bahkan kini ikut terdampak, menunjukkan adanya perubahan pola aliran air yang tidak lagi normal.
“Sekarang ini banyak titik yang dulu tidak pernah banjir, tapi sekarang justru banjir. Artinya ada yang harus kita evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Menurutnya, permasalahan utama terletak pada tidak optimalnya fungsi saluran air, termasuk gorong-gorong yang mengalami penyempitan hingga tersumbat. Ia menilai, sejumlah saluran bahkan tertutup akibat aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan sistem drainase secara menyeluruh.
“Saya lihat kalau aliran air itu bisa diarahkan masuk ke gorong-gorong dengan baik, kemungkinan banjir tidak akan terjadi seperti sekarang. Tapi faktanya banyak saluran yang tertutup, dan lubangnya juga kecil sehingga mudah tersumbat,” jelasnya.
Dedy pun meminta instansi teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, untuk segera melakukan evaluasi komprehensif. Ia menekankan pentingnya kajian ulang terhadap dimensi saluran hingga jalur pembuangan air ke hilir agar mampu menampung debit air yang meningkat.
“Kalau perlu, pembuangan ke hilir itu dibuat lebih besar. Jangan kecil seperti sekarang, karena itu mudah sekali tersumbat,” tegasnya.
Selain pembenahan infrastruktur, ia juga menyoroti lemahnya respons cepat dari organisasi perangkat daerah (OPD) saat banjir terjadi. Menurutnya, kehadiran langsung di lapangan sangat penting untuk mengetahui akar persoalan secara faktual.
“Jangan menunggu informasi viral di media sosial baru bergerak. Saat banjir terjadi, harusnya langsung turun ke lapangan, lihat titiknya di mana, salurannya bagaimana, buangnya ke mana,” katanya.
Ia bahkan mendorong pejabat teknis seperti kepala bidang untuk lebih aktif melakukan pemantauan rutin di wilayah rawan banjir. Langkah ini dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Evaluasi terhadap kebijakan lama juga dianggap krusial, mengingat adanya perubahan tata ruang dan perkembangan kawasan.
“Ini harus kita kaji ulang, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Jangan sampai pembangunan justru memperparah kondisi drainase,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret agar persoalan banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat setiap kali hujan deras mengguyur.
“Intinya, kita ingin masyarakat tidak lagi khawatir setiap hujan turun. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan hanya reaksi,” pungkasnya. (ADV)
