BERAU – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau mulai diarahkan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tidak hanya memperkuat akses jalan di kawasan perkotaan, tetapi juga membuka konektivitas menuju sentra pertanian, fasilitas pendidikan hingga wilayah pesisir.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau, sejumlah ruas jalan masuk dalam agenda pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Kebijakan tersebut diharapkan tidak sekadar memperbaiki kondisi jalan, tetapi turut mendorong mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Kepala Dinas PUPR Berau, Fendra Firnawan, menegaskan pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberadaan jalan yang memadai memiliki peran penting dalam memperlancar berbagai aktivitas, mulai dari distribusi hasil pertanian hingga akses menuju layanan pendidikan.
“Kami ingin setiap pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat yang benar-benar terasa bagi masyarakat. Infrastruktur harus mampu menjawab kebutuhan mobilitas sekaligus mendukung kegiatan ekonomi dan sosial warga,” kata Fendra.
Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian berada di kawasan KM 16 Kampung Maluang. Pemkab Berau merencanakan pembangunan jalan usaha tani dengan panjang sekitar 700 meter.
Jalur tersebut diproyeksikan membantu petani mengangkut hasil produksi dari kawasan pertanian. Dengan akses yang lebih baik, proses pengangkutan diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien sehingga dapat mendukung aktivitas produksi maupun distribusi.
Dukungan terhadap sektor pendidikan juga menjadi bagian dari pembangunan konektivitas. Pemkab Berau menyiapkan anggaran sekitar Rp2,1 miliar untuk pembangunan akses jalan menuju Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Gunung Tabur.
Fendra menyebut keberadaan akses jalan yang layak menjadi salah satu unsur penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tidak hanya bagi peserta didik, akses tersebut juga diperlukan guru serta masyarakat yang beraktivitas di lingkungan sekolah.
“Jangan sampai kondisi akses justru menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan. Karena itu, jalan menuju Sekolah Rakyat kami dorong agar dapat memberikan perjalanan yang lebih mudah dan aman,” ujarnya.
Di wilayah pesisir, pembangunan juga diarahkan pada peningkatan akses di Kampung Eka Sapta, Kecamatan Talisayan. Sementara sejumlah ruas di wilayah perkotaan dan sekitarnya turut masuk dalam program peningkatan, di antaranya Limunjan–Mantaritip, Singkuang–Mantaritip dan kawasan Gunung Panjang.
Fendra mengatakan karakter geografis Berau yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Pembukaan akses di wilayah tertentu membutuhkan perhitungan teknis sekaligus dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Meski demikian, ia memastikan proses pengadaan proyek dilakukan sesuai ketentuan dan mengedepankan keterbukaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
“Setelah seluruh proses pengadaan selesai sesuai tahapan dan jadwal, kami berharap pekerjaan di lapangan dapat segera berjalan. Targetnya tentu pekerjaan dapat selesai sesuai waktu yang ditetapkan dan manfaatnya bisa segera digunakan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, transparansi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah, kata dia, ingin setiap proyek dapat diketahui dan dipantau masyarakat sejak proses pengadaan hingga pelaksanaannya.
“Kami membuka ruang agar proses pembangunan dapat diketahui dan diawasi bersama. Dengan pengawasan publik, kami berharap kualitas pekerjaan tetap terjaga dan infrastruktur yang dibangun bisa digunakan dalam jangka panjang,” pungkasnya. (ADV/54)
