BERAU – Keterbatasan fiskal yang diproyeksikan terjadi pada 2027 mendorong Pemerintah Kabupaten Berau mengubah pola pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau kini lebih menitikberatkan pendampingan dan kolaborasi dibandingkan mengandalkan program pelatihan yang membutuhkan anggaran besar.
Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, mengatakan efisiensi anggaran berdampak pada jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan pemerintah, termasuk agenda peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM.
Meski demikian, menurutnya, keterbatasan kegiatan bukan berarti pemerintah mengurangi perhatian terhadap keberlangsungan UMKM. Pendampingan tetap menjadi bagian dari strategi Diskoperindag dalam membantu pelaku usaha menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis.
“Memang untuk 2027 jumlah kegiatan pelatihan yang bisa kami laksanakan akan jauh lebih terbatas. Tetapi kondisi itu tidak boleh dimaknai bahwa pendampingan kepada UMKM ikut berhenti,” ujar Eva.
Selama ini, pembinaan dilakukan melalui sejumlah program, mulai dari peningkatan kualitas kemasan, fasilitasi sertifikasi halal hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha.
Ke depan, Diskoperindag juga memperluas jaringan kerja sama dengan pihak di luar pemerintah. Perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi salah satu mitra yang terus didorong untuk terlibat dalam pengembangan UMKM.
Selain itu, komunitas pelaku usaha juga mulai dilibatkan. Salah satunya melalui kolaborasi dengan komunitas Tangan Di Atas (TDA) yang dinilai dapat membuka ruang baru bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pengetahuan maupun jejaring usaha.
“Kami tidak ingin hanya bergantung pada program pemerintah. Perusahaan yang memiliki CSR maupun komunitas seperti TDA akan kami ajak bersama-sama membangun ekosistem UMKM di Berau,” katanya.
Di sisi lain, akses pembiayaan turut menjadi perhatian. Diskoperindag berupaya membangun komunikasi dengan sektor perbankan agar pelaku UMKM memiliki lebih banyak peluang memperoleh dukungan permodalan.
Eva juga mendorong pelaku UMKM lebih aktif mencari dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah membuat partisipasi pelaku usaha menjadi semakin penting.
“Pelaku UMKM juga harus lebih proaktif. Ketika ada fasilitas yang dibuka pemerintah maupun pihak lain, mereka harus berinisiatif memanfaatkannya,” jelasnya.
Pola kolaborasi tersebut juga akan diarahkan bagi UMKM yang berada di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan. Diskoperindag berharap perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut dapat ikut mengambil peran dalam pembinaan.
Salah satu contohnya ialah pengembangan kerajinan rotan di Kecamatan Segah yang sebelumnya telah mendapatkan pendampingan.
“Untuk UMKM yang lokasinya jauh dari kota, kami ingin pembinaannya bisa dilanjutkan melalui kerja sama dengan perusahaan di sekitar wilayah mereka. Setelah mendapatkan pendampingan awal, harapannya pelaku usaha juga mampu melanjutkannya secara mandiri,” pungkas Eva.
Ia menegaskan, meski intensitas kegiatan pelatihan berkurang, akses konsultasi dan pendampingan di Diskoperindag tetap terbuka bagi pelaku UMKM yang membutuhkan.
“Pelaku UMKM tetap bisa datang dan berkonsultasi dengan kami. Pelayanan tidak berhenti hanya karena jumlah kegiatan berkurang,” tutupnya. (ADV)
