BERAU – Ancaman longsor di area SMPN 3 Gunung Tabur menjadi perhatian serius DPRD Berau. Kondisi lereng gunung yang berada tepat di sekitar lingkungan sekolah dinilai berpotensi membahayakan keselamatan siswa serta mengganggu aktivitas belajar mengajar.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan yang lebih efektif dan berjangka panjang. Menurutnya, upaya penanganan sebelumnya yang melibatkan bantuan alat berat dari pihak perusahaan belum mampu mengatasi persoalan secara menyeluruh.
“Memang sebelumnya sudah ada bantuan alat berat dari perusahaan. Tetapi setiap kali hujan turun, material tanah dari lereng itu masih terus turun ke area sekolah,” ujarnya.
Rahman menjelaskan, alat berat yang digunakan untuk menangani lereng tersebut bahkan memiliki kapasitas besar. Namun kondisi struktur tanah di lokasi dinilai cukup sulit sehingga proses perataan maupun pemotongan lereng tidak berjalan maksimal.
“Alat yang digunakan sebenarnya sudah cukup besar. Tetapi kondisi tanah dan lereng di sana memang tidak mudah ditangani, bahkan untuk melakukan pengerjaan tertentu masih terkendala,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keamanan lingkungan pendidikan. DPRD pun meminta instansi teknis terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), untuk ikut melakukan kajian teknis guna menentukan solusi terbaik.
Selain faktor keselamatan, Rahman juga menyoroti kondisi halaman sekolah yang sebelumnya telah dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah. Namun keberadaan longsoran tanah membuat fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para siswa.
“Halaman sekolah itu sudah dibangun menggunakan anggaran APBD. Sangat disayangkan kalau akhirnya tidak bisa digunakan secara maksimal karena tertutup material longsor,” jelasnya.
Menurutnya, pihak sekolah sempat mengusulkan pembangunan pengaman berupa siring beton di area tebing untuk menahan pergerakan tanah. Namun ia menegaskan seluruh rencana penanganan harus melalui perencanaan yang matang agar hasilnya benar-benar efektif.
“Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan, tetapi penanganannya tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah harus memastikan solusi yang dipilih benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang,” tegasnya.
Rahman berharap pemerintah daerah segera menetapkan langkah konkret agar lingkungan sekolah menjadi lebih aman dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik. (ADV)
