BERAU – Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris mengingatkan pemerintah kampung agar pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mengutamakan keterbukaan serta partisipasi masyarakat.
Menurut Abdul Waris, keberadaan ADK dan DD menjadi peluang besar bagi kampung untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar, memperkuat ekonomi warga, hingga meningkatkan pelayanan publik apabila digunakan secara tepat sasaran.
Namun, ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan sebaiknya tidak dijalankan secara sepihak oleh pemerintah kampung tanpa melibatkan masyarakat sejak tahap awal perencanaan.
“Pembangunan kampung akan berjalan baik kalau masyarakat ikut dilibatkan. Jangan sampai warga hanya mengetahui hasilnya, tetapi tidak pernah diajak berdiskusi sejak awal,” ujar Abdul Waris, Minggu (10/5/2026).
Ia menilai musyawarah kampung harus dioptimalkan untuk menentukan program prioritas yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan warga, penggunaan anggaran dinilai akan lebih efektif dan mampu menghindari program yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan keterlibatan masyarakat, penggunaan anggaran dinilai akan lebih efektif, dan menghindari program yang tidak memberi dampak langsung,” jelasnya.
Selain itu, Abdul Waris juga menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial dalam pengawasan Dana Desa. Menurutnya, keterlibatan warga mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
“Kalau masyarakat aktif mengawasi, pemerintah kampung tentu akan lebih berhati-hati dalam menjalankan program,” katanya.
Ia turut mendorong Pemerintah Kabupaten Berau bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk terus memperjuangkan keberlanjutan alokasi Dana Desa setiap tahun. Menurutnya, kesinambungan anggaran sangat penting agar pembangunan kampung dapat berjalan merata hingga ke wilayah pelosok.
“Harapannya, pengawasan terhadap Dana Desa dilakukan secara berlapis, tidak hanya oleh pemerintah daerah. Tetapi juga melibatkan pemerintah kampung dan masyarakat secara langsung,” tutupnya.
