BERAU – DPRD Berau meminta pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Berau. Langkah tersebut dinilai penting mengingat karakteristik geografis Berau yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, baik di darat maupun wilayah pesisir.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto mengatakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, edukasi dan pelatihan penanganan bencana perlu diperluas dengan melibatkan masyarakat hingga generasi muda.
“Kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menghadapi situasi darurat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelatihan dan sosialisasi kebencanaan harus dilakukan secara berkelanjutan, khususnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, serta banjir yang selama ini kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Berau.
Selain bencana darat, ia juga menyoroti pentingnya mitigasi bencana di wilayah laut dan pesisir. Subroto menilai penanganan kebencanaan di wilayah perairan perlu melibatkan berbagai pihak sesuai karakteristik daerah rawan bencana.
“Berau memiliki wilayah pesisir dan laut yang cukup luas. Karena itu mitigasi bencana laut juga harus diperhatikan dengan melibatkan stakeholder terkait agar penanganannya lebih maksimal,” katanya.
DPRD Berau juga meminta BPBD segera menyusun dan menyediakan peta wilayah rawan bencana sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Peta tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Berau.
Menurut Subroto, pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek mitigasi kebencanaan agar risiko terhadap masyarakat dapat diminimalisasi sejak awal.
“Peta rawan bencana ini penting agar pembangunan tidak dilakukan di wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana,” jelasnya.
Selain itu, DPRD turut mendorong BPBD untuk menentukan titik-titik kumpul evakuasi di setiap wilayah sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan apabila terjadi bencana.
“Masyarakat harus mengetahui lokasi evakuasi dan jalur penyelamatan ketika bencana terjadi, sehingga penanganan darurat bisa lebih cepat dan terarah,” tutupnya. (ADV)
