BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai mematangkan langkah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya menghadapi kondisi fiskal yang diperkirakan semakin terbatas pada 2027.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau kini melakukan pemetaan terhadap sejumlah destinasi yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan lebih optimal. Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan penerimaan daerah.
Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budi Santosa, menyampaikan bahwa potensi destinasi yang sudah tersedia perlu dikelola dengan pendekatan yang lebih produktif. Menurutnya, pengembangan wisata ke depan harus mampu memberikan manfaat ganda, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Potensi yang sudah kita punya akan kami dorong agar pengelolaannya lebih maksimal. Kami juga sedang melihat bagaimana destinasi tersebut bisa dikembangkan menjadi wisata yang memiliki kontribusi terhadap PAD,” ujarnya.
Meski demikian, penerapan skema tersebut tidak dapat dilakukan oleh Disbudpar seorang diri. Sejumlah perangkat daerah perlu dilibatkan untuk membahas aspek teknis, termasuk pola pengelolaan kawasan, kewenangan, hingga kemungkinan penerapan retribusi.
“Ini tentu harus dibicarakan bersama OPD yang berkaitan, karena ada sejumlah hal teknis yang harus disiapkan sebelum diterapkan di lapangan,” jelasnya.
Yudha menyebutkan, beberapa kawasan wisata telah masuk dalam pemetaan awal untuk melihat peluang penerapan retribusi. Namun, pemerintah masih perlu menyatukan persepsi dan menyusun mekanisme yang tepat agar kebijakan tersebut tidak justru mengurangi kenyamanan wisatawan.
“Memang ada beberapa lokasi yang kami nilai memungkinkan untuk diberlakukan retribusi pariwisata. Tetapi semuanya masih dalam tahap pembahasan dan harus ada kesepakatan bersama,” katanya.
Ia menegaskan, peningkatan PAD dari sektor pariwisata harus tetap memperhatikan keberlanjutan destinasi dan kualitas pelayanan. Karena itu, konsep pengelolaan akan disusun secara bertahap bersama OPD terkait.
“Kami ingin pengelolaan wisata ke depan lebih terarah, sehingga selain mendukung perekonomian daerah, penerapannya juga bisa berjalan baik dan mulai direalisasikan pada tahun depan,” pungkasnya. (ADV/39)
