BERAU – Ketidakteraturan data tenaga kerja di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius DPRD.
Sistem pendataan yang belum rapi dinilai dapat menghambat fungsi pengawasan sekaligus memengaruhi kualitas kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menyoroti lemahnya koordinasi antara pihak perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
“Kami menilai, pelaporan data karyawan yang tidak konsisten menjadi salah satu akar persoalan,” ujarnya.
Menurutnya, perusahaan seharusnya rutin menyampaikan perubahan jumlah tenaga kerja agar data tetap akurat dan mudah diakses oleh pemerintah maupun DPRD.
Begitupun dengan pembahasan diinternal perusahaan harus dilakukan secara terstruktur. Agar seluruh data yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan jumlah karyawan yang ada.
“Selama ini setiap rapat dengan perusahaan, persoalan data selalu muncul. Padahal secara teknis itu menjadi tanggung jawab Disnakertrans,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika sistem berjalan baik, DPRD tidak perlu lagi meminta data langsung ke perusahaan karena semuanya sudah tersedia di instansi terkait.
Namun kenyataannya, masih ditemukan perusahaan yang tidak transparan dan kurang patuh terhadap kewajiban pelaporan.
Pihaknya pun mendesak agar Disnakertrans dapat melakukan langkah-langkah strategis. Sehingga ke depan kejadian serupa tidak terulang lagi. Apabila masih terjadi Pemkab Berau dapat mengambil langkah sanksi yang tegas.
“Harus diingat betapa pentingnya langkah tegas dari Disnakertrans untuk memperbaiki sistem pengawasan demi menjaga akurasi data tenaga kerja di Berau,” tandasnya. (ADV)
